UU Narkotika Adalah Biang Kerok Overkapasitas Lapas, Menurut Yasonna Laoly

UU Narkotika Adalah Biang Kerok Overkapasitas Lapas, Menurut Yasonna Laoly

Setelah terjadinya peristiwa kebakaran hebat yang melanda Blok Hunian Chandiri 2 (Blok C2) di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang, Banten yang terletak di Jalan Veteran No. 2, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang pada pukul 01.50 WIB dini hari di hari Rabu, 8 September 2021 yang diduga terjadi karena adanya korsleting listrik (arus pendek listrik) sehingga menelan korban jiwa setidaknya 41 orang dan 73 orang mengalami luka-luka tersebut Yasonna Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkunham) berencana akan kembali mengajukan revisi Undang-Undang Narkotika.

UU Narkotika Adalah Biang Kerok Overkapasitas Lapas, Menurut Yasonna Laoly

Karena menurutnya hal yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) adalah masalah klasik yakni over-capacity (kelebihan kapasitas) yang didominasi oleh para terpidana yang tersandung kasus Narkotika. Hal ini dibilang klasik seperti slot paling bagus yang mudah diakses dan memberi banyak kemenangan, karena memang terjadi hampir di seluruh Lapas di Indonesia, sehingga dirasa UU Narkotika perlu untuk direvisi.

Dikutip dari acara Newsroom yang mewawancarai langsung Yasonna Laoly, yang menyatakan kebingungannya karena dirasa sangat aneh sekali satu jenis kriminalitas yakni kejahatan narkotika bisa mendominasi lebih dari 50 persen isi Lapas. Beliau juga secara gamblang mengatakan bahwa biang kerok setiap permasalahan di lapas adalah overkapasitas, karena warga binaan narapidana narkotika. Seperti contohnya lapas Klas 1 Tangerang yang idealnya hanya berkapasitas untuk 900 narapidana, kini dihuni oleh 2.069 napi yang juga kebanyakan merupakanw warga binaan narkotika. Hal ini lah yang membuat Menkonham sudah memiliki salah satu cara untuk mengatasinya. Yakni dengan mendorong revisi Undang-Undang Narkotika.

Sebab, jika kita melihat UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai pemidanaan pengguna narkotika itu dinilai kurang efektif. Karena bukan cuma mengurangi keberhasilan penyembuh pengguna, tetapi juga dapat membuat lapas menjadi mengalami kelebihan penghuni seperti saat ini. Dimana seharusnya, pengguna narkotika bukan menerima sanksi pidana penjara namun direhabilitasi

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan, dalam revisi Undang-Undang Narkotika, nantinya hanya para bandar yang ditindak dan harus menjalani masa pidana penjara.

Yasonna juga menyebutkan bahwa nantinya revisi atas UU Narkotika yang dia nilai sudah tidak relevan dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia seperti saat slot88 ini, berpengaruh dengan keadilan yang harus dilakukan dengan akses masyarakat.

Yasonna sendiri sebelumnya sudah pernah mengajukan revisi UU Narkotika dalam Prolegnas 3 tahun berturut-turut sebelumnya namun keputusan polemik ini belum selesai lantaran masih ada perdebatan internal di pemerintah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkumham diketahui bahwa 40 dari 41 narapidana yang tewas dalam kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang ialah narapidana kasus narkoba. Sedangkan satu korban tewas lainnya ialah narapidana kasus terorisme.

Habib Rizieq Shihab Ajukan Banding Setelah Tak Terima Atas Vonis 4 Tahun Yang Dijatuhkan Kepadanya

Habib Rizieq Shihab Ajukan Banding Setelah Tak Terima Atas Vonis 4 Tahun Yang Dijatuhkan Kepadanya

Habib Rizieq Shihab Ajukan Banding – Habib Rizieq Shihab (HRS) yang merupakan terdakwa dari kasus tes suap COVID-19 di Rumah Sakit UMMI Bogor, Jawa Barat , telah mengajukan banding setelah tak terima terhadap vonis empat tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

HRS menolak dirinya dinilai majelis hakim melanggar Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang membuatnya divonis empat tahun penjara.

“Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan menyatakan banding. Terima kasih,” kata Rizieq menjawab pertanyaan majelis hakim usai pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (24/6/2021)¬†.

Sugito Atmo Prawiro selaku tim penguasa hukum HRS juga menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Rizieq menilai vonis majelis hakim diambil hanya berdasarkan keterangan saksi ahli forensik yang dihadirkan JPU. Sedangkan menurutnya saksi yang dimaksud tidak pernah dihadirkan dalam tahapan sidang pemeriksaan saksi ahli JPU.

“Jadi dari terdakwa maupun tim penasihat hukum mengajukan banding. Dengan demikian perkara ini belum memiliki kekuatan hukum tetap, terima kasih. Sidang telah selesai,” ujar Ketua Majelis Hakim Khadwanto.

Hal yang Memberatkan Habib Rizieq

Habib Rizieq Shihab Ajukan Banding Setelah Tak Terima Atas Vonis 4 Tahun Yang Dijatuhkan Kepadanya

Belum lama ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur  telah memvonis empat tahun kepada Habib Rizieq Shihab atas tes usap di Rumah Sakit UMMI Bogor, Jawa Barat.

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Khadwanto, saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis.

Khadwanto menjelaskan bahwa putusan tersebut diambil berdasarkan  pertimbangan fakta yang terungkap selama sidang kasus tes usap di RS UMMI Bogor. Majelis Hakim membacakan hal yang memberatkan di Slot Gacor Hari Ini antaranya perbuatan eks pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisi sehat meski dirinya sudah terbukti terpapar COVID-19.

Sementara hal yang meringankan antara lain terdakwa Rizieq memiliki tanggungan keluarga dan merupakan seorang guru agama sehingga diharapkan dapat menunjukkan kelakuan baik pada masa mendatang.

Kendati demikian , keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini lebih rendah dibanding tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang meminta Rizieq dihukum pidana penjara selama enam tahun penjara.

Terkait kasus tes usap di RS UMMI Bogor, Rizieq Shihab didakwa dengan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 14 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kedua disangkakan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dakwaan ketiga Pasal 216 ayat 1 KUHP, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

El Salvador Sahkan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

El Salvador Sahkan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

El Salvador Sahkan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran – Negara El Salvador baru saja menghebohkan dunia setelah mereka mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran. Yap , pembayaran menggunakan bitcoin telah disahkan setelah Kongres menyetujui proposal Presiden Nayib Bukele untuk mengadopsi cryptocurrency.

62 dari 84 suara di majelis Kongres, anggota parlemen memilih mendukung untuk membuat undang-undang yang mengadopsi bitcoin, meskipun ada kekhawatiran tentang dampak potensial pada program El Salvador dengan Dana Moneter Internasional. Bukele memang sebelumnya sudah menggemborkan penggunaan bitcoin karena dianggap dapat membantu orang orang El Salvador yang tinggal di luar negeri untuk mengirim pengiriman uang kembali ke dalam negeri. Tak hanya bitcoin , kongres tersebut juga mengesahkan dolar AS sebagai alat pembayaran yang sah.

El Salvador Sahkan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran

“Ini akan membawa inklusi keuangan, investasi, pariwisata, inovasi dan pembangunan ekonomi untuk negara kita,” kata Bukele dalam sebuah cuitan Twitter sesaat sebelum pemungutan suara di Kongres.

Penggunaan bitcoin akan menjadi pilihan pembayaran lain yang dapat digunakan oleh setiap individu dan tidak akan membawa risiko bagi pengguna, kata Bukele, dengan pemerintah menjamin konvertibilitas ke dolar pada saat transaksi melalui bank pembangunan negara BANDESAL.

Berdasarkan undang undang El Salvador , bitcoin harus diterima oleh setiap perusahaan ketika ditawarkan sebagai pembayaran untuk barang dan jasa yang mereka pasarkan. Selain itu kontribusi pajak juga dapat dibayar dengan menggunakan bitcoin.

Penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran akan disahkan dalam 90 hari, dengan nilai tukar bitcoin-dolar yang ditetapkan oleh pasar. Para pengguna cryptocurrency menyambut baik langkah tersebut sebagai melegitimasi aset yang muncul, tetapi dampaknya pada regulasi bitcoin, perpajakan atau adopsi di negara lain masih harus dilihat.

Namun menurut analis langkah tersebut hanya akan memperumit negosiasi dengan IMF, di mana El Salvador sedang mencari pinjaman lebih dari US$1 miliar atau Rp14,2 triliun (kurs Rp14.261 per dolar AS). Bitcoin naik dalam dua minggu terakhir dengan kenaikan sebanyak 6% menjadi US$35.200 (Rp502,2 juta).

“Pasar sekarang akan fokus pada adopsi melalui El Salvador dan apakah negara lain akan mengikuti,” kata Richard Galvin dari dana kripto Digital Asset Capital Management. “Ini bisa menjadi katalis utama untuk bitcoin selama dua hingga tiga tahun ke depan.”

Ekonomi yang semakin berkembang membuat penetrasi bank jauh lebih rendah daripada di negara maju dan ketergantungan pada transfer uang dari luar negeri jauh lebih tinggi, dengan cepat mengalihkan perhatian ke mata uang kripto.

Selain Amerika Serikat , negara-negara dengan produksi dan volume perdagangan crypto tertinggi adalah semua negara berkembang, menurut Bank of America (BofA), termasuk Cina, Kolombia, dan India. Namun penggunaan mata uang digital secara umum juga dapat menimbulkan risiko bagi ekonomi dolar yang telah mengadopsi mata uang asing sebagai alat pembayaran yang sah, seperti El Salvador, kata BoFA.

“Dolarisasi adalah masalah utama bagi stabilitas makro dan keuangan di banyak pasar negara berkembang, dan dapat memburuk jika digitalisasi memfasilitasi akses ke mata uang asing,” kata David Hauner dari BofA.

“Akar penyebab dolarisasi adalah inflasi lokal yang tinggi, yang juga dapat memburuk, jika mata uang digital terbukti mengalami inflasi.”